Oleh: Ananda Ramadhani H

Wakil Sekretaris Komunitas Penulis OJK

(Tulisan ini merupakan pemenang harapan ke 3 pada Lomba Menulis yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia)

“Apa jadinya jika salah satu e-wallet terbesar di Indonesia tiba-tiba bangkrut? Namun masih ada dana Anda Rp 50 juta raib— dan tidak ada yang menjamin!”

Pendahuluan

Di era ekonomi digital, dompet digital (e-wallet) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kini, masyarakat semakin akrab dengan metode pembayaran tanpa uang tunai atau dikenal cashless comunity. Fenomna tersebut bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba. Bagaimana tidak, e-wallet tidak hanya digunakan untuk transaksi ritel, tetapi juga untuk membayar tagihan, transfer antar pengguna, bahkan sistem pembayaran gaji. Seiring dengan penetrasi internet dan smartphone yang meluas, presentasi pertumbuhan pengguna e-wallet mengalami peningkatan 92% pada tahun 2023 (Neraca, 2024). Kompas.id (2025) mengungkapkan pengguna e-wallet di Indonesia terus bertumbuh dan bahkan diprediksi menjadi nilai transaksi terbesar se-Asia Tenggara pada 2025.

Namun, di balik fenomena ini, tersimpan pertanyaan besar: sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada dana masyarakat yang disimpan dalam dompet tak kasat mata tersebut?

Berbeda dengan simpanan di bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpnana (LPS) hingga jumlah tertentu. Dana yang disimpan di e-wallet tidak memiliki penjamin resmi dan legal. Jika suatu saat terjadi kegagalan sistem atau kebangkrutan penyelenggara e-wallet, dana pengguna dapat berisiko tidak kembali.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran yang semakin relevan di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap e-wallet. Kepercayaan yang dibangun melalui kenyamanan teknologi dapat runtuh dalam sekejap ketika muncul kasus kehilangan dana akibat gangguan sistem, kebangkrutan penyedia layanan, bahkan fraud. Maka dari itu, muncul urgensi untuk meninjau kembali sistem perlindungan dana pada e-wallet saat ini.

Fenomena di Indonesia

Di Indonesia, penyelenggara dompet digital diatur oleh Bank Indonesia melalui regulasi sistem pembayaran nomor Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (HukumOnline, 2024). Mereka diwajibkan menyimpan dana masyarakat dalam rekening terpisah di bank dan tidak boleh mencampurkannya dengan dana operasional. Namun, tidak ada skema penjaminan jika penyelenggara mengalami kegagalan, fraud, atau risiko sistemik lainnya. Meskipun transaksi digital menawarkan kenyamanan, tingkat keamanannya belum setara dengan sistem keuangan formal, sehingga menyimpan risiko tersembunyi yang perlu diantisipasi.

Bagan 1 Alur Perlindungan Dana e-wallet saat ini

LPS, berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, hanya memiliki mandat menjamin simpanan di bank. Dana masyarakat di financial technology, termasuk e-wallet, tidak dijamin meskipun jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah secara agregat. Tentu hal ini menjadi kesenjangan regulasi yang cukup signifikan.

Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah memperluas cakupan LPS yang selama ini telah melindungi dana nasabah perbankan. Memastikan adanya skema penjaminan bagi e-wallet bukan hanya soal mitigasi risiko, tetapi juga tentang memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Modus Operandi

Bagan 2 Usulan Skema Penjaminan Dana e-wallet

Untuk menerapkan skema penjaminan dana e-wallet, langkah awal adalah melakukan registrasi dan klasifikasi penyelenggara dompet digital (penyelenggara). Dalam hal ini, LPS bekerja sama dengan otoritas yang saat ini memberikan izin, yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam proses ini, penyelenggara harus memenuhi kriteria kelayakan operasional, tata kelola, serta kesiapan teknis untuk memisahkan dana pengguna dan perusahaan. LPS kemudian dapat mengklasifikasikan penyelenggara berdasarkan tingkat risiko dan skala operasional untuk menentukan cakupan dan batas penjaminan dana.

Langkah berikutnya adalah penetapan batas penjaminan, serupa dengan sistem penjaminan simpanan bank. Sebagai contoh, LPS dapat menentukan batas maksimal dana pengguna yang dijamin per akun, agar skema ini tetap terukur dan berkelanjutan. Setelah itu, pemantauan dana dan pemisahan rekening menjadi hal utama. Penyelenggara wajib memisahkan dana pengguna dari dana operasional (segregated account) di bank yang ditunjuk, sehingga ketika terjadi masalah, dana nasabah tetap aman dan mudah dilacak.

LPS bersama regulator kemudian menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan dan audit berkala terhadap penyelenggara, memastikan praktik pemisahan dana dan pelaporan berjalan sesuai ketentuan. Dalam pengawasan ini, teknologi deteksi risiko juga berperan penting untuk mengidentifikasi potensi fraud atau masalah keuangan sejak dini.

Jika terjadi kondisi luar biasa seperti gagal bayar atau kebangkrutan penyelenggara, LPS akan melanjutkan ke proses klaim dan penjaminan dana. Proses ini meliputi verifikasi data nasabah, pencocokan saldo yang layak dijamin, hingga pengembalian dana kepada pengguna melalui rekening bank atau sarana lain yang disepakati. Proses ini menjadi jaring pengaman terakhir yang melindungi masyarakat dari kerugian, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan digital.

Urgensi Perluasan Mandat LPS terhadap dana e-wallet

Dengan penetrasi internet yang meluas dan nilai transaksi dompet digital yang kini menempati posisi tertinggi di Asia Tenggara, risiko sistemik akibat kegagalan satu penyelenggara e-wallet besar bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan ancaman nyata. Jika tidak ada mekanisme perlindungan yang memadai, gangguan pada satu entitas dapat memicu panic withdrawal, kepanikan publik, dan instabilitas sistem pembayaran digital secara keseluruhan. Maka dari itu, perlu adanya jaringan pengaman keuangan berupa skema penjaminan dana, seperti yang selama ini dijalankan LPS di sektor perbankan.

Perluasan mandat LPS tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi risiko, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi kepercayaan publik terhadap sistem transaksi digital. Kepercayaan adalah salah satu elemen kunci dalam membangun inklusi keuangan. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa dana mereka aman meskipun berada di luar sistem perbankan, maka mereka akan lebih berani menggunakan layanan keuangan digital. Hal ini akan membuka akses lebih luas bagi segmen unbanked dan underbanked—kelompok masyarakat yang selama ini sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal.

Lebih jauh lagi, skema penjaminan ini juga dapat menjadi pintu masuk menuju pembentukan catatan kredit digital (digital credit trail). Perlindungan terhadap dana akan mendorong pengguna untuk lebih aktif bertransaksi secara digital. Seiring waktu, akumulasi data transaksi ini dapat membentuk riwayat keuangan yang kredibel. Dengan dukungan regulasi dan integrasi lintas otoritas, catatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh lembaga pembiayaan sebagai dasar pemberian kredit, membuka peluang baru dalam pembiayaan berbasis data alternatif (alternative credit scoring).

Dengan demikian, penjaminan dana di e-wallet bukan hanya soal keamanan, tetapi juga berkaitan erat dengan pembangunan ekosistem transaksi digital yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan. Perluasan mandat LPS untuk mencakup e-wallet adalah langkah strategis yang relevan dengan kebutuhan zaman, sekaligus investasi jangka panjang bagi arsitektur keuangan nasional.

Belajar dari Negara Lain

Beberapa negara telah lebih dulu menghadapi tantangan penjaminan dana dompet digital dan menawarkan pendekatan yang bisa menjadi rujukan bagi Indonesia. Di Amerika Serikat, misalnya, dana yang disimpan dalam dompet digital seperti PayPal tidak dijamin langsung oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Namun, jika dana tersebut ditempatkan di bank mitra yang diasuransikan oleh FDIC, maka perlindungan hingga USD 250.000 per nasabah dapat diberikan. Model ini menunjukkan skema penjaminan tidak langsung, tetapi tetap melindungi konsumen secara efektif.

Sementara itu, di Uni Eropa, regulasi PSD2 mengkategorikan perusahaan dompet digital sebagai Electronic Money Institutions (EMI). Perusahaan wajib menyimpan dana nasabah di rekening terpisah yang tidak boleh digunakan untuk operasional. Dengan demikian, jika perusahaan mengalami kebangkrutan, dana nasabah tetap aman dan dapat dikembalikan. Meski tidak ada penjaminan langsung, skema perlindungan struktural ini memberikan keamanan bagi pengguna dompet digital.

Tantangan dalam Perluasan Mandat

Dalam upaya memperluas mandat LPS untuk mencakup penjaminan e-wallet, diperlukan koordinasi lintas sektor yang erat antara berbagai pihak terkait. Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran, OJK yang mengawasi inovasi teknologi sektor keuangan, serta Kementerian Keuangan harus bersinergi untuk mewujudkan harmonisasi kebijakan dan melakukan revisi regulasi yang mendukung implementasi skema ini secara efektif.

Namun, perlu diwaspadai risiko moral hazard yang dapat muncul apabila penjaminan diberikan tanpa pengawasan yang ketat. Penyelenggara dompet digital dapat terdorong melakukan praktik yang sembrono atau mengambil risiko berlebihan jika merasa seluruh kerugian akan ditanggung oleh penjamin. Oleh karena itu, sistem pengawasan kepatuhan dan evaluasi risiko yang mendalam menjadi sangat krusial agar penjaminan berjalan dengan aman dan bertanggung jawab.

Selain itu, skema pendanaan penjaminan harus dirancang secara matang dengan menetapkan premi penjaminan yang adil dan proporsional bagi para penyelenggara e-wallet. Perhitungan aktuaria yang tepat dan model bisnis yang seimbang perlu dikembangkan agar skema ini tidak memberatkan pelaku usaha namun tetap menjamin keberlanjutan sistem penjaminan secara finansial.

Rekomendasi Kebijakan

Dalam rangka mengembangkan skema penjaminan dana untuk dompet digital, pemerintah bersama LPS perlu melakukan studi kelayakan yang komprehensif. Kajian ini harus mencakup analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek, mulai dari proyeksi risiko hingga estimasi besaran dana yang perlu dijamin, agar skema yang diterapkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Untuk itu, revisi Undang-Undang LPS dan peraturan terkait diperlukan agar penjaminan tidak hanya berlaku pada bank, tetapi juga lembaga keuangan digital yang berisiko sistemik. Selain itu, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen harus diperkuat melalui edukasi publik agar masyarakat memahami pentingnya mekanisme penjaminan dan terhindar dari disinformasi.

Kesimpulan

Era keuangan digital menuntut respons kebijakan yang adaptif. Perlindungan terhadap dana masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada institusi perbankan. Dompet digital sebagai alat transaksi utama masa kini, menyimpan dana masyarakat dalam skala besar dan harus memperoleh perlindungan yang setara. Perluasan mandat LPS untuk menjamin dana nasabah dompet digital adalah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan, memperluas inklusi keuangan, serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional.

Dengan sinergi antar lembaga dan komitmen terhadap reformasi regulasi, Indonesia dapat menjadi pelopor di kawasan dalam membangun sistem penjaminan dana digital yang kuat dan terpercaya.

REFERENSI

HukumOnline. (2024). Dasar Hukum Izin E-Wallet Bank Indonesia. Diambil kembali dari https://rcs.hukumonline.com/insights/izin-ewallet-bank-indonesia?utm

Kompas.id. (2025). Penggunaan Dompet Digital Indonesia Terbesar pada 2025, Apa yang Harus Diantisipasi? . Diambil kembali dari https://www.kompas.id/artikel/penggunaan-e-wallet-indonesia-terbesar-pada-2025-apa-yang-harus-diantisipasi

Neraca, H. E. (2024). Pengguna E-Wallet Disebut Meningkat 92%. Diambil kembali dari https://www.neraca.co.id/article/196149/pengguna-e-wallet-disebut-meningkat-92